HUKUM PERIZINAN. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH LAUT DAERAH

Kewenangan pemerintah daerah di bidang perizinan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut pulau.  Fungsi pengaturan dan pengawasan yang merupakan bagian dari wewenang pemerintah tersebut dilakukan melalui instrument perizinan.  Perizinan merupakan salah satu instumen hokum yang dijadikan dasar dan digunakan dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintah pusat/pemerintah daerah dan mempunyai arti penting bagi pelaku kegiatan dalam melakukan hubungan hokum, baik dengan perizinan yang diatur dalam berbagai undang-undang pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut belum menyerahkan wewenang perizinan kepada daera berdasarkan prinsip desentraliusasi yang di anut dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia.